Digitalisasi perpajakan di Indonesia memasuki fase baru dengan hadirnya Coretax sebagai sistem administrasi pajak terpadu. Bagi wajib pajak orang pribadi, termasuk masyarakat Aceh, perubahan ini bukan sekadar pergantian platform, melainkan pergeseran cara negara mengelola dan mengawasi kepatuhan pajak. Pelaporan SPT Tahunan yang sebelumnya dilakukan melalui DJP Online kini secara bertahap terintegrasi ke dalam Coretax dengan pendekatan berbasis data yang lebih menyeluruh. Coretax dirancang untuk menghubungkan data penghasilan, pemotongan pajak, serta profil wajib pajak dalam satu sistem. Menurut D pakar perpajakan Indonesia, sistem administrasi pajak modern seperti Coretax menempatkan data sebagai instrumen utama pengawasan, sehingga ketelitian wajib pajak menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, memahami tutorial SPT OP Coretax bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Dasar Hukum Pelaporan SPT Orang Pribadi
Kewajiban pelaporan SPT Tahunan orang pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan juga menjadi dasar penentuan objek pajak, tarif, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Selain itu, ketentuan teknis mengenai pelaporan SPT secara elektronik diatur melalui peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Coretax hadir sebagai instrumen implementasi kebijakan tersebut, dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi administrasi perpajakan.
Tutorial SPT OP Coretax bagi Wajib Pajak Aceh
Pemahaman teknis mengenai tutorial SPT OP Coretax perlu dilakukan secara berurutan karena setiap tahap saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan informasi perpajakan.
1. Pemutakhiran Data Wajib Pajak
Tahap awal dalam tutorial SPT OP Coretax adalah pemutakhiran data wajib pajak. Coretax meminta konfirmasi identitas, status perkawinan, serta jumlah tanggungan keluarga. Bagi wajib pajak Aceh, perubahan status keluarga sering kali belum diikuti dengan pembaruan data pajak. Padahal, data ini berpengaruh langsung terhadap perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Verifikasi Penghasilan dari Pekerjaan Utama
Setelah data diri diperbarui, Coretax akan menampilkan penghasilan dari pekerjaan utama berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja. Meskipun sistem menarik data secara otomatis, wajib pajak tetap perlu melakukan verifikasi. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa sistem hanya memproses data yang masuk, sehingga kebenaran data tetap menjadi tanggung jawab wajib pajak.
3. Pengungkapan Penghasilan di Luar Pekerjaan Utama
Tahap selanjutnya adalah pengisian penghasilan lain di luar pekerjaan utama. Di Aceh, banyak wajib pajak memiliki usaha sampingan, menerima honorarium, atau memperoleh penghasilan jasa. Penghasilan ini tidak otomatis muncul di Coretax dan harus diinput secara mandiri. Prinsip self-assessment dalam UU KUP menegaskan bahwa seluruh penghasilan wajib dilaporkan secara jujur dan lengkap.
4. Pelaporan Harta dan Kewajiban
Coretax juga mewajibkan pengisian daftar harta dan kewajiban. Informasi mengenai tabungan, kendaraan, hingga tanah dan bangunan menjadi bagian penting dalam analisis kewajaran. Praktisi perpajakan dari DDTC menyebutkan bahwa ketidaksesuaian antara pertumbuhan harta dan penghasilan yang dilaporkan sering menjadi dasar klarifikasi pajak.
5. Penentuan Status Pajak Terutang
Setelah seluruh data dimasukkan, Coretax akan menghitung pajak terutang secara otomatis dan menampilkan status akhir, baik nihil, kurang bayar, maupun lebih bayar. Jika terdapat pajak kurang bayar, pembayaran harus dilakukan sebelum SPT dikirim agar terhindar dari sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perpajakan.
6. Pengiriman SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik
Tahap terakhir adalah pengiriman SPT Tahunan melalui Coretax. Setelah dikirim, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda sah pelaporan. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan perlu disimpan dengan baik sebagai arsip perpajakan.
FAQ’s
SPT OP Coretax adalah laporan tahunan pajak orang pribadi yang disampaikan melalui sistem Coretax DJP sebagai platform administrasi pajak terpadu.
Seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak wajib melaporkan SPT Tahunan.
Batas waktu pelaporan adalah 31 Maret setelah tahun pajak berakhir sesuai UU KUP.
Pelaporan dilakukan secara daring melalui sistem Coretax DJP.
Karena kesalahan pengisian dapat menimbulkan sanksi administrasi atau risiko pemeriksaan di masa depan.
Dengan mencocokkan seluruh data penghasilan, bukti potong, serta daftar harta sebelum SPT dikirim.
Baca Juga : Tutorial SPT Badan Coretax: Cara Baru Perusahaan Aceh Melaporkan Pajak dengan Aman dan Tertib
Kesimpulan
Tutorial SPT OP Coretax menjadi panduan penting bagi wajib pajak Aceh dalam menghadapi era digital perpajakan. Coretax menawarkan kemudahan dan transparansi, namun juga menuntut ketelitian dan kejujuran yang lebih tinggi. Dengan memahami tahapan pelaporan, dasar hukum, serta prinsip self-assessment, wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara aman dan berkelanjutan. Kepatuhan yang dibangun sejak awal akan menjadi perlindungan terbaik di kemudian hari.
Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax di era digital pajak membutuhkan ketelitian agar terhindar dari kesalahan. Konsultasikan kepada tim kami untuk pendampingan pajak yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan bagi wajib pajak Aceh.
jasa Konsultan Pajak di Aceh dan sekitarnya :call/WA 08179800163
