Pajak minimum global kini sudah masuk ke fase yang lebih nyata di Indonesia. Ini bukan lagi tema yang hanya relevan bagi kantor pusat di luar negeri atau tim pajak global. Sejak PMK 136 Tahun 2024 terbit dan berlaku, pemerintah Indonesia sudah menempatkan rezim ini ke dalam aturan domestik. Ketentuan umumnya berlaku sejak 1 Januari 2025, sedangkan Undertaxed Profits Rule atau UTPR mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Artinya, perusahaan dalam grup multinasional besar sebaiknya tidak menunggu terlalu lama untuk menilai dampaknya. (Sumber JDIH Kemenkeu)
Bagi pelaku usaha di Indonesia, urgensinya cukup jelas. Pajak minimum global mendorong perusahaan untuk melihat tarif pajak efektif, bukan hanya tarif nominal yang tampak di permukaan. Dalam kerangka OECD Pilar Dua, negara-negara sepakat memastikan grup multinasional besar menghadapi tingkat pajak minimum 15 persen pada laba yang timbul di tiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Indonesia lalu mengadopsi pendekatan itu ke dalam aturan nasional.
Mengapa pajak minimum global layak menjadi perhatian sekarang?
Pemerintah menggunakan rezim pajak minimum global untuk mencegah perpindahan laba ke negara bertarif rendah. Selain itu, Kementerian Keuangan memastikan perusahaan membayar pajak secara adil berdasarkan keuntungan nyata. Kebijakan ini juga mengubah cara perusahaan memanfaatkan insentif fiskal di Indonesia. Oleh karena itu, isu ini menjadi sangat relevan bagi strategi bisnis lokal Anda.
Banyak perusahaan membangun investasi dengan mengandalkan fasilitas pajak dari pemerintah. Namun, tarif pajak efektif di bawah 15% akan memicu potensi top-up tax. Akibatnya, manfaat insentif yang Anda terima bisa berubah secara signifikan. Jadi, Anda harus segera meninjau posisi pajak untuk menjaga nilai ekonomi perusahaan. Langkah ini akan melindungi struktur usaha Anda dari beban pajak tambahan.
Perusahaan seperti apa yang perlu mulai melakukan review?
Tidak semua wajib pajak badan masuk dalam cakupan aturan baru ini. PMK 136 Tahun 2024 menyasar entitas dalam grup multinasional besar. Perusahaan tersebut harus memiliki pendapatan konsolidasi minimal EUR 750 juta. Namun, aturan ini mengecualikan badan pemerintah dan organisasi nirlaba. Dana pensiun tertentu juga terlepas dari kewajiban pajak minimum global ini. (Sumber JDIH Kemenkeu)
Secara praktis, grup multinasional besar wajib memberikan perhatian lebih. Hal ini berlaku bagi anak perusahaan atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Selain itu, Anda harus segera meninjau perusahaan dengan tarif pajak efektif rendah. Kondisi ini biasanya muncul karena penggunaan insentif fiskal yang masif. Oleh karena itu, Anda harus waspada jika kantor pusat mulai meminta data pajak. Data tersebut mencakup effective tax rate hingga potensi top-up tax. Permintaan data tersebut menjadi tanda bahwa review lokal sangat mendesak.
Bagian mana yang perlu dicek lebih dahulu oleh perusahaan?
Bagian ini sebaiknya tidak dikerjakan secara acak. Agar review lebih terarah, perusahaan biasanya perlu memulai dari empat area berikut:
- Cakupan grup
Perusahaan perlu memeriksa struktur grup, laporan keuangan konsolidasi, posisi entitas Indonesia dalam grup, dan apakah ambang EUR750 juta benar-benar terpenuhi. Banyak entitas keliru karena hanya melihat omzet lokal, padahal rezim ini memakai pendekatan konsolidasi grup. - Tarif pajak efektif
PMK 136 Tahun 2024 menetapkan tarif minimum 15 persen dan mendefinisikan tarif pajak efektif sebagai perbandingan antara pajak tercakup yang disesuaikan dan laba GloBE bersih pada yurisdiksi terkait. Karena itu, perusahaan tidak cukup melihat tarif PPh Badan umum saja. Mereka juga perlu melihat hasil akhir setelah insentif, beda akuntansi dan fiskal, kredit pajak, serta penyesuaian lain. - Potensi pajak tambahan
PMK ini mengatur mekanisme seperti Income Inclusion Rule atau IIR, UTPR, dan Domestic Minimum Top-up Tax atau DMTT. Secara praktis, perusahaan perlu menguji sejak awal apakah manfaat pajak yang selama ini dinikmati justru akan memicu top-up tax. - Data dan pelaporan
Aturan juga mewajibkan penyampaian GloBE Information Return dalam jangka waktu tertentu setelah akhir tahun pajak, dengan periode yang lebih panjang pada tahun pertama. Ini menunjukkan bahwa kesiapan data menjadi isu besar. Kalau data internal belum rapi, perusahaan akan kesulitan bergerak cepat saat tenggat datang.
Bagaimana pandangan para ahli terhadap aturan ini?
Pandangan para ahli bergerak ke arah yang sama. OECD menjelaskan bahwa Pilar Dua dirancang untuk memastikan grup multinasional besar membayar tingkat pajak minimum pada laba yang timbul di tiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Dengan begitu, negara tidak lagi terlalu mudah kehilangan basis pajak hanya karena perbedaan tarif atau insentif antarnegara. (Sumber OECD)
Di Indonesia, diskusi akademik juga menyoroti konsekuensi kebijakan ini terhadap desain insentif. Forum LPEM FEB UI, misalnya, menekankan pentingnya mekanisme domestik agar hak pemajakan tidak bergeser ke negara lain. Bagi Indonesia, pesan ini penting karena insentif selama ini menjadi salah satu alat utama untuk menarik investasi. Itu sebabnya review posisi pajak tidak cukup dibatasi pada hitungan kewajiban, tetapi juga harus menyentuh strategi bisnis dan investasi.
Apa risiko jika review posisi pajak ditunda?
Masalah terbesar dari pajak minimum global sering bukan terletak pada tarif 15 persennya. Masalah utamanya justru ada pada kesiapan data, koordinasi antarfungsi, dan kecepatan membaca dampak bisnis. Saat perusahaan terlambat menilai posisi pajaknya, mereka biasanya harus bekerja dalam tekanan waktu. Akibatnya, koreksi strategi, pengumpulan data, dan evaluasi insentif dilakukan secara reaktif.
Dalam lingkungan grup multinasional, kondisi itu bisa berujung pada beban pajak tambahan, biaya kepatuhan yang naik, dan keputusan investasi yang kurang presisi. Kondisi ini makin penting karena aturan Indonesia tidak berdiri sendiri. Pemerintah sudah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari implementasi kesepakatan internasional, dan DJP juga sudah aktif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak besar.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak. Aturan ini terutama berlaku bagi entitas dalam grup perusahaan multinasional besar dengan omzet konsolidasi minimal EUR750 juta dan memenuhi syarat yang diatur dalam PMK 136 Tahun 2024.
Ya. Insentif seperti tax holiday atau fasilitas lain bisa menekan tarif pajak efektif. Jika turun di bawah 15 persen, selisihnya dapat memicu pajak tambahan dalam rezim Pilar Dua.
Ketentuan UTPR dalam PMK 136 Tahun 2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Mulailah dari cakupan grup, tarif pajak efektif, posisi insentif, dan kesiapan data pelaporan. Empat area ini biasanya menentukan besarnya risiko awal perusahaan. Kesimpulan ini merupakan pembacaan praktis atas struktur kewajiban dalam PMK 136 Tahun 2024.
Sebaiknya jangan. Entitas Indonesia tetap perlu memahami dampak lokalnya sendiri, terutama terkait data, insentif, dan kewajiban pelaporan domestik. PMK 136 Tahun 2024 sudah memberi kerangka yang cukup jelas untuk mulai menilai posisi tersebut.
Penutup
Pajak minimum global sudah menjadi bagian dari lanskap perpajakan Indonesia. Karena itu, grup multinasional yang memiliki entitas di Indonesia perlu mulai meninjau posisi pajaknya sekarang, bukan saat tenggat pelaporan sudah dekat. Fokus review sebaiknya diarahkan pada cakupan grup, tarif pajak efektif, manfaat insentif, serta kesiapan data dan dokumentasi. Langkah ini membantu perusahaan membaca risiko lebih awal dan merespons aturan baru dengan lebih tenang. Jika perusahaan Anda perlu menilai dampak pajak minimum global terhadap struktur usaha, insentif, dan kepatuhan ke depan, hubungi kami untuk membahas langkah yang paling relevan bagi kebutuhan bisnis Anda
Editor : Fadlan Muhammad
